Perubahan Ketentuan Perpajakan dalam
UU Harmonisasi Perpajakan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021. Salah satu tujuan diterbitkannya UU HPP adalah demi mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta melaksanakan reformasi administrasi perpajakan. Adapun UU HPP ini mengubah ketentuan di beberapa Undang-Undang Perpajakan yaitu.

1.  Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);

2.  Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh);

3.  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN); dan

4.  Undang-Undang Cukai (UU Cukai).

 

UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

RINGKASAN:       

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan delisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

 Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 7 Tahun 1983; UU Nomor 8 Tahun 1983; UU Nomor 11 Tahun 1995; UU Nomor 11 Tahun 2016; UU Nomor 2 Tahun 2020; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.

UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Kemudian untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.

CATATAN:  

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007;

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Mengubah:

A.    UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

B.    Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

C.    UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

D.   UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang

E.    UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

F.    UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

G.   UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai

H.   UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

I.     UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

J.    UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

 Siaran Pers Bukan Sekadar Pengampunan Pajak, PPS adalah Kesempatan

Jakarta, 27 Desember 2021 – Pemerintah menetapkan PMK-196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada 22 Desember 2021 dan mengundangkan PMK tersebut pada 23 Desember 2021. Beleid tersebut merupakan  aturan pelaksanaan untuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS akan berlaku tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Direktur
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, mengharapkan Wajib Pajak (WP) dapat mengikuti PPS karena program ini memiliki banyak manfaat untuk WP.

“PPS
adalah kesempatan yang diberikan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban  perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh (Pajak  Penghasilan)  berdasarkan pengungkapan harta. Banyak manfaat yang akan diperoleh WP, diantaranya, terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP. PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum  penegakan hukum
dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data  ILAP yang dimiliki DJP,” ungkap Neilmaldrin
menjelaskan.

Ruang Lingkup Kebijakan

Ket.

Kebijakan I

Kebijakan II

Peserta

WP Orang Pribadi (OP) dan Badan

peserta Tax Amnesty (TA)

 

WP Orang Pribadi (OP)

 

Basis

Pengungkapan

 

Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti TA

 

Harta perolehan 2016 s.d. 2020  yang belum dilaporkan dalam SPT

Tahunan 2020

 

Tarif

• 11% untuk harta deklarasi Luar Negeri (LN)

8% untuk harta Luar Negeri (LN) repatriasi dan harta deklarasi Dalam Negeri (DN)

• 6% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang  diinvestasikan dalam  SBN/ hilirisasi SDA/ renewable

energy

• 18% untuk harta deklarasi LN

• 14% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN

• 12% untuk harta LN repatriasi  dan harta deklarasi DN yang

diinvestasikan dalam

SBN/ hilirisasi SDA/ renewable energy

Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022).

• Untuk kebijakan II, harus memenuhi syarat: (a) tidak sedang diperiksa atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020; (b) tidak sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan, atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan.

Tutorial Menjalankan Aplikasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

 Djp Online :  https://djponline.pajak.go.id/

 

Sumber : 

Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

UU NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Hai ada yang bisa KAP Bima Adi Virgana bantu?