PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Apakah maksud …
Presiden Tetapkan Pihak Pelapor Baru Termasuk Advokat, Notaris dan Akuntan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk Kantor Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) yang baru. Temuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 Tahun 2015 tentang Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PP menegaskan bahwa ada “pelapor …
Jasa Atestasi atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) dalam Utang Luar Negeri Korporasi Non-Bank Setiap perusahaan dalam negeri yang memiliki utang luar negeri dalam valuta asing wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 17/3/Dsta tanggal 6 Maret 2015. Laporan tersebut harus disampaikan kepada kuartal pertama tahun 2015. Peraturan …
Perbedaan Standar akuntansi baru PSAK 71, 72, dan 73 yang berlaku di Tahun 2020 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah merilis tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru. Ini merupakan bagian dari usaha otoritas untuk mengadopsi sistem dari International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh otoritas akuntan internasional, International Accounting Standard Board (IASB). Sejatinya …